Dokumen pembuktian kewajaran transaksi hubungan istimewa sesuai PMK 172 Tahun 2023, dirancang untuk memproteksi perusahaan Anda dari koreksi DJP dan sengketa pajak.
TP Doc adalah kumpulan dokumen yang membuktikan bahwa transaksi dengan pihak berelasi (hubungan istimewa) dilakukan sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) sebagaimana diatur PMK 172/PMK.03/2023. Keberadaannya menjadi senjata utama perusahaan ketika DJP menguji kewajaran harga transaksi afiliasi dalam pemeriksaan.
Detail transaksi afiliasi spesifik Wajib Pajak: identitas usaha, analisis kesebandingan, pengujian kewajaran per jenis transaksi, dan data keuangan pendukung.
Gambaran struktur kelompok usaha secara global: bagan kepemilikan, kegiatan usaha, harta tidak berwujud, aktivitas keuangan, dan laporan keuangan konsolidasi.
Laporan alokasi penghasilan, pajak terutang, dan aktivitas usaha per yurisdiksi untuk grup dengan peredaran bruto konsolidasi minimal Rp11 triliun.
Kewajiban timbul jika salah satu ambang batas di bawah ini terpenuhi (syarat alternatif, dihitung dari tahun pajak sebelumnya).
Wajib Pajak dengan peredaran bruto lebih dari Rp50 miliar pada tahun pajak sebelumnya wajib menyelenggarakan dan menyimpan Master File serta Local File.
Nilai kumulatif transaksi afiliasi atas barang berwujud melebihi Rp20 miliar pada tahun pajak sebelumnya memicu kewajiban TP Doc.
Transaksi afiliasi atas jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan harta tidak berwujud, atau transaksi lainnya melebihi Rp5 miliar per jenis.
Bertransaksi dengan pihak afiliasi di negara atau yurisdiksi dengan tarif PPh lebih rendah dari Indonesia, tanpa batas nilai minimum.
Sejak PMK 172/2023 berlaku, DJP berwenang meminta TP Doc dan Wajib Pajak hanya diberi waktu 1 bulan untuk menyerahkannya.
Tanpa TP Doc, dokumen Anda dianggap tidak ada. DJP menetapkan harga wajar sendiri dan pembuktian beralih menjadi sangat berat bagi perusahaan.
Koreksi kewajaran mengakibatkan SKPKB dengan bunga 2% per bulan atau kenaikan 50% (Pasal 13 UU KUP), plus denda karena SPT dianggap tidak lengkap.
Ikhtisar Master & Local File adalah lampiran SPT Tahunan Badan. Kelalaian ini membuat SPT dianggap tidak disampaikan dan berpotensi pemeriksaan.
Koreksi transfer pricing yang tidak bisa dibantah berujung pada banding ke Pengadilan Pajak, menghabiskan waktu, biaya, dan energi manajemen.
PMK 172/2023 memperkenalkan hirarki metode yang disempurnakan, termasuk Tahapan Pendahuluan untuk transaksi jasa, pinjaman, dan harta tidak berwujud.
Membandingkan harga transaksi afiliasi dengan harga transaksi independen sebanding untuk barang atau jasa identik.
Menghitung harga wajar dari harga jual kembali ke pihak independen dikurangi marjin kotor wajar distributor.
Menambahkan marjin laba kotor wajar di atas biaya produksi, umum digunakan untuk manufaktur kontrak.
Membagi laba gabungan sesuai kontribusi masing-masing pihak, cocok untuk transaksi terintegrasi kompleks.
Membandingkan marjin laba bersih transaksi afiliasi dengan entitas independen sebanding; metode paling umum di Indonesia.
Pembanding transaksi tidak terkendali untuk harta tidak berwujud sesuai penyempurnaan PMK 172/2023.
Metode penilaian aset baru yang diperkenalkan PMK 172 untuk transaksi yang melibatkan perpindahan aset.
Penilaian nilai bisnis secara utuh untuk transaksi restrukturisasi dan pengalihan usaha.
Pendekatan ex-ante: setiap dokumen disusun berdasarkan data dan informasi yang tersedia saat transaksi dilakukan, bukan menunggu pemeriksaan.
Identifikasi seluruh transaksi hubungan istimewa, pemetaan risiko, dan penentuan jenis dokumen serta metode yang paling tepat.
Pencarian data pembanding internal & eksternal, uji kualitas, penyesuaian kesebandingan, dan penetapan rentang kewajaran.
Penyusunan Local File, Master File, dan ikhtisar lampiran SPT dalam Bahasa Indonesia sesuai ketentuan PMK 172/2023.
Kontrol kualitas berkala, pembaruan tahunan, serta pendampingan saat DJP meminta dokumen atau melakukan pemeriksaan.
Diskusikan kewajiban dokumentasi transfer pricing perusahaan Anda dan jadwalkan pendampingan penyusunan bersama tim spesialis kami.
Diskusikan Kebutuhan TP Doc